Apakah UU No. 11 Tahun 2008 masih berlaku?

Masih berlaku, dengan perubahan oleh UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2024, dan sebagian ketentuannya dicabut oleh UU No. 1 Tahun 2023 dan UU No. 1 Tahun 2026. Baca bersama peraturan pengubah dan pencabutnya, karena sebagian pasalnya sudah berbunyi lain atau tidak berlaku lagi. Status diperiksa terhadap sumber resmi pada 8 Oktober 2026.

Jenis
Undang-Undang
Penerbit
Pemerintah Pusat
Tahun
2008
Ditetapkan
21 April 2008
Status
diubah
Teks resmi
Naskah resmi di JDIH BPK, dengan unduhan PDF
Teks lengkap
Baca per pasal di situs ini
38 halaman, 54 pasal, dengan penjelasan, 15 pasal bertanda perubahan; hasil ekstraksi mesin, bukan teks resmi.
digital Teks digital: dibaca dari lapisan teks PDF resmi, hurufnya tidak disunting.
Perubahan per pasal
Matriks bunyi sebelum dan sesudah: oleh UU No. 19 Tahun 2016, 6 pasal diubah, 2 disisipkan; oleh UU No. 1 Tahun 2024, 10 pasal diubah, 7 disisipkan. Peta pasal: 13 dari 54 pasal tersentuh perintah perubahan yang terbaca.
Bagikan ke WhatsApp Bagikan ke LinkedIn

Struktur

  1. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1–2
  2. BAB II Asas dan Tujuan Pasal 3–4
  3. BAB III Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik Pasal 5–12
  4. BAB IV Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik Pasal 13–16
  5. BAB V Transaksi Elektronik Pasal 17–22
  6. BAB VI Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi Pasal 23–26
  7. BAB VII Perbuatan yang Dilarang Pasal 27–37
  8. BAB VIII Penyelesaian Sengketa Pasal 38–39
  9. BAB IX Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat Pasal 40–41
  10. BAB X Penyidikan Pasal 42–44
  11. BAB XI Ketentuan Pidana Pasal 45–52
  12. BAB XII Ketentuan Peralihan Pasal 53
  13. BAB XIII Ketentuan Penutup Pasal 54

Istilah yang didefinisikan

23 istilah didefinisikan di pasal ketentuan umum peraturan ini. Istilah bertanda ⇆ juga didefinisikan peraturan lain, dan rumusannya dapat dibandingkan.

Dirujuk peraturan lain

Dibaca dari teks peraturan lain di indeks situs ini. Cuplikan adalah teks hasil ekstraksi mesin.

  • UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 622 mencabut sebagian

    … , Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20 …

  • UU No. 1 Tahun 2026, Pasal VII mencabut sebagian

    … ), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat(21, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48431 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-U …

Menjadi dasar hukum (bagian Mengingat) bagi Permenkomdigi No. 5 Tahun 2025, Permenkominfo No. 10 Tahun 2015, Permenkominfo No. 10 Tahun 2018, Permenkominfo No. 10 Tahun 2021, Permenkominfo No. 11 Tahun 2018, Permenkominfo No. 15 Tahun 2014, Permenkominfo No. 18 Tahun 2018, Permenkominfo No. 19 Tahun 2014, Permenkominfo No. 20 Tahun 2016, Permenkominfo No. 23 Tahun 2013, Permenkominfo No. 25 Tahun 2015, Permenkominfo No. 36 Tahun 2014, Permenkominfo No. 5 Tahun 2015, Permenkominfo No. 5 Tahun 2016, Permenkominfo No. 5 Tahun 2017, Permenkominfo No. 6 Tahun 2017, Permenkominfo No. 9 Tahun 2017, PP No. 17 Tahun 2025, UU No. 1 Tahun 2024.

Disebut di 20 tempat dalam peraturan lain
  • Permenkominfo No. 7 Tahun 2016, hlm. 1

    Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Tek …

  • Permenkominfo No. 7 Tahun 2016, hlm. 2

    b. bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Penyidikan terhadap tindak pidana Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Ta …

  • Permenkominfo No. 7 Tahun 2016, Pasal 1

    … nterian Komunikasi dan Informatikayang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

  • Permenkominfo No. 7 Tahun 2016, Pasal 2

    … ndakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

  • PERPRES No. 28 Tahun 2021, hlm. 2

    3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48431 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20 …

  • PP No. 17 Tahun 2025, hlm. 1

    Menetapkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16A ayat (5) dan Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak;

  • PP No. 17 Tahun 2025, Pasal 50

    Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2O16 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor l1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah meng …

  • PP No. 71 Tahun 2019, hlm. 58

    I. UMUM Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, yakni pengaturan mengenai Lembaga Sertifikasi Keandalan, Tanda Tangan Elektronik, Penyelenggara Sertifikasi El …

  • UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 622

    … 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

  • UU No. 1 Tahun 2024, hlm. 1

    … n Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Teknologi Informasi, dan/ atau Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum; bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pel …

  • UU No. 1 Tahun 2024, hlm. 1

    … dan kepastian hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; b c

  • UU No. 1 Tahun 2024, hlm. 22

    Pada kenyataannya dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O08 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Ttansaksi Elektronik terdapat p …

  • UU No. 1 Tahun 2024, hlm. 23

    2. terjadinya perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O08 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20O8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dianggap masih belum dapat men …

  • UU No. 1 Tahun 2024, hlm. 23

    Undang-Undang ini makin menyempurnakan norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O08 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Norma dim …

  • UU No. 1 Tahun 2024, Pasal I

    Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20O8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 201 …

  • UU No. 1 Tahun 2024, Pasal I

    … 2008 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembarein Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) diubah sebagai berikut:

  • UU No. 1 Tahun 2026, Pasal VII

    … aran Negara Republik Indonesia Nomor 48431 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

  • UU No. 19 Tahun 2016, hlm. 14

    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang melet …

  • UU No. 19 Tahun 2016, hlm. 16

    Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan kembali ketentuan keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Penjelasan Pasal 5, menambah ketentuan kewajiban penghapusan Informasi Elekt …

  • UU No. 19 Tahun 2016, Pasal I

    Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor l1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah sebagai berikut:

Rantai dasar hukum peraturan ini, ke atas dan ke bawah, di Peta Dasar Hukum.

Status dan tautan diperiksa terakhir pada 8 Oktober 2026. Untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit.