Apakah Permenkomdigi No. 8 Tahun 2025 masih berlaku?
Masih berlaku. Pada pemeriksaan terakhir tidak ditemukan peraturan yang mengubah atau mencabutnya. Status diperiksa terhadap sumber resmi pada 12 Oktober 2026.
- Jenis
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital
- Penerbit
- Kementerian Komunikasi dan Digital
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- 9 Mei 2025
- Status
- berlaku
- Teks resmi
- Naskah resmi di JDIH BPK, dengan unduhan PDF
- Teks lengkap
- Baca per pasal di situs ini
77 halaman, 130 pasal, 4 lampiran; hasil ekstraksi mesin, bukan teks resmi.
digital Teks digital: dibaca dari lapisan teks PDF resmi, hurufnya tidak disunting.
Struktur
- BAB I Ketentuan Umum Pasal 1–2
- BAB II Ketentuan Teknis Pasal 3–46
- BAB III Standar Pelayanan untuk Layanan Pos Komersial Pasal 47–76
- BAB IV Pemanfaatan Teknologi, Kode Pos, dan Kode Pengiriman Pasal 77–87
- BAB V Interkoneksi Antar Penyelenggara Pos Pasal 88–102
- BAB VI Penyelenggaraan Pos untuk Keperluan Kebencanaan Pasal 103–104
- BAB VII Indeks Kinerja Pasal 105–106
- BAB VIII Pemanfaatan Teknologi Logistik Hijau Pasal 107
- BAB IX Pengawasan dan Pengendalian Pasal 108–127
- BAB X Ketentuan Penutup Pasal 128–130
Istilah yang didefinisikan
32 istilah didefinisikan di pasal ketentuan umum peraturan ini. Istilah bertanda ⇆ juga didefinisikan peraturan lain, dan rumusannya dapat dibandingkan.
- Pos ⇆
- Penyelenggara Pos ⇆
- Penyelenggara Pos Asing
- Penyelenggaraan Pos ⇆
- Layanan Pos Komersial ⇆
- Layanan Pos Universal ⇆
- Perizinan Berusaha ⇆
- Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) ⇆
- Standar Pelayanan
- Standar Operasi dan Prosedur
- Pengguna Layanan Pos ⇆
- Pengirim ⇆
- Penerima ⇆
- Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Tarif Layanan Pos Komersial
- Giro Pos ⇆
- Transfer Dana ⇆
- Tabungan Pos ⇆
- Wesel Pos ⇆
- Kode Pos
- Interkoneksi ⇆
- Daftar Penawaran Interkoneksi
- Pemohon Interkoneksi
- Pengguna Interkoneksi
- Penyedia Interkoneksi
- Titik Interkoneksi
- Kiriman ⇆
- Menteri ⇆
- Kementerian ⇆
- Direktur Jenderal ⇆
- Direktorat Jenderal ⇆
Merujuk peraturan lain
Dasar hukum (bagian Mengingat) yang ada di indeks: UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 46 Tahun 2021, Perpres No. 174 Tahun 2024, Permenkominfo No. 4 Tahun 2021.
Disebut di batang tubuh atau penjelasannya: Permenkominfo No. 7 Tahun 2017 mencabut, Permenkominfo No. 4 Tahun 2021 mencabut sebagian.
Rantai dasar hukum peraturan ini, ke atas dan ke bawah, di Peta Dasar Hukum.
Status dan tautan diperiksa terakhir pada 12 Oktober 2026. Untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit.