Peta pasal

64 pasal di teks yang diundangkan; 10 di antaranya tersentuh perintah perubahan yang terbaca (8 diubah, 2 dihapus), ditambah 2 pasal sisipan; 54 tetap sejauh perintah yang terbaca dari pengubah yang teksnya ada di situs ini. Kotak menaut ke baris matriksnya, atau ke pasalnya di teks bila tetap.

  • diubah
  • disisipkan
  • dihapus
  • pidana disesuaikan
  • tetap
  • n disentuh lebih dari satu perintah
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 34A
  36. 34B
  37. 35
  38. 36
  39. 37
  40. 38
  41. 39
  42. 40
  43. 41
  44. 42
  45. 43
  46. 44
  47. 45
  48. 46
  49. 47
  50. 48
  51. 49
  52. 50
  53. 51
  54. 52
  55. 53
  56. 54
  57. 55
  58. 56
  59. 57
  60. 58
  61. 59
  62. 60
  63. 61
  64. 62
  65. 63
  66. 64

Diubah oleh UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

8 pasal diubah, 2 pasal disisipkan, 2 pasal dihapus. Perintah perubahannya dibaca dari teks UU No. 6 Tahun 2023.

Pasal 11 diubah

Sebelum di teks UU No. 36 Tahun 1999

(1) Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan :

a. tata cara yang sederhana;

b. proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif; serta

c. penyelesaian dalam waktu yang singkat.

(3) Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sesudah

Bunyi barunya di Lampiran, hlm. 522 teks UU No. 6 Tahun 2023; letak itu tidak berjangkar per pasal, jadi bunyinya tidak ditampilkan berdampingan.

Pasal 28 diubah

Sebelum di teks UU No. 36 Tahun 1999

Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Sesudah

Bunyi barunya di Lampiran, hlm. 522 teks UU No. 6 Tahun 2023; letak itu tidak berjangkar per pasal, jadi bunyinya tidak ditampilkan berdampingan.

Pasal 30 diubah

Sebelum di teks UU No. 36 Tahun 1999

(1) Dalam hal penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi belum dapat menyediakan akses di daerah tertentu, maka penyelenggara telekomunikai khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b setelah mendapat izin Menteri.

(2) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi sudah dapat menyediakan akses di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud tetap dapat melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi.

(3) Syarat-syarat untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sesudah

Bunyi barunya di Lampiran, hlm. 523 teks UU No. 6 Tahun 2023; letak itu tidak berjangkar per pasal, jadi bunyinya tidak ditampilkan berdampingan.

Pasal 32 diubah

Sebelum di teks UU No. 36 Tahun 1999

(1) Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat,dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sesudah

Bunyi barunya di Lampiran, hlm. 524 teks UU No. 6 Tahun 2023; letak itu tidak berjangkar per pasal, jadi bunyinya tidak ditampilkan berdampingan.

Pasal 33 diubah

Sebelum di teks UU No. 36 Tahun 1999

(1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah.

(2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.

(3) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

(4) Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sesudah

Bunyi barunya di Lampiran, hlm. 524 teks UU No. 6 Tahun 2023; letak itu tidak berjangkar per pasal, jadi bunyinya tidak ditampilkan berdampingan.

Pasal 34 diubah

Sebelum di teks UU No. 36 Tahun 1999

(1) Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan, frekuensi yang besarannya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi.

(2) Penggunaan orbit satelit wajib membayar biaya hak penggunaan orbit satelit.

(3) Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sesudah

Bunyi barunya di Lampiran, hlm. 525 teks UU No. 6 Tahun 2023; letak itu tidak berjangkar per pasal, jadi bunyinya tidak ditampilkan berdampingan.

Pasal 34A disisipkan

Pasal baru, disisipkan di antara Pasal 34 dan pasal berikutnya.

Bunyi

Bunyinya di Lampiran, hlm. 526 teks UU No. 6 Tahun 2023; letak itu tidak berjangkar per pasal, jadi bunyinya tidak ditampilkan di sini.

Pasal 34B disisipkan

Pasal baru, disisipkan di antara Pasal 34 dan pasal berikutnya.

Bunyi

Bunyinya di Lampiran, hlm. 526 teks UU No. 6 Tahun 2023; letak itu tidak berjangkar per pasal, jadi bunyinya tidak ditampilkan di sini.

Pasal 45 diubah

Sebelum di teks UU No. 36 Tahun 1999

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administrasi.

Sesudah

Bunyi barunya di Lampiran, hlm. 527 teks UU No. 6 Tahun 2023; letak itu tidak berjangkar per pasal, jadi bunyinya tidak ditampilkan berdampingan.

Pasal 46 dihapus

Sebelum di teks UU No. 36 Tahun 1999

(1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis.

Sesudah di teks UU No. 6 Tahun 2023

Dihapus (Lampiran, hlm. 527).

Pasal 47 diubah

Sebelum di teks UU No. 36 Tahun 1999

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun datau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Sesudah

Bunyi barunya di Lampiran, hlm. 528 teks UU No. 6 Tahun 2023; letak itu tidak berjangkar per pasal, jadi bunyinya tidak ditampilkan berdampingan.

Pasal 48 dihapus

Sebelum di teks UU No. 36 Tahun 1999

Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sesudah di teks UU No. 6 Tahun 2023

Dihapus (Lampiran, hlm. 528).