Definisi Pemerintah Daerah dalam Peraturan

Pemerintah Daerah

Mesin menemukan definisi istilah ini di 4 peraturan dalam pustaka situs ini. Peraturan perubahan yang dikenali mesin tidak dihitung, begitu pula peraturan yang definisinya tidak terbaca, misalnya karena terletak di lampiran. Di bawah ada peraturan yang berstatus tidak berlaku; status tiap peraturan tertera di samping nomornya. Pada teks hasil ekstraksi, rumusannya tidak seragam meskipun huruf kapital dan tanda baca tidak dibedakan, dengan deret spasi dianggap satu. Selisih itu bisa berasal dari rumusan peraturannya, dari ekstraksi teks (salah baca pada halaman pindaian, spasi yang terselip di tengah kata), atau dari keduanya. Setiap bunyi di bawah diambil mesin dari pasal ketentuan umum peraturannya.

PERPRES No. 95 Tahun 2018 berlaku

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 1 angka 28 · Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Permenkomdigi No. 5 Tahun 2025 berlaku

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 1 angka 27 · Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik

Permenkominfo No. 16 Tahun 2022 berlaku

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 1 angka 4 · Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Permenkominfo No. 7 Tahun 2017 tidak berlaku

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Peraturan ini sudah tidak berlaku, jadi definisi ini tidak berlaku lagi. Dicantumkan untuk dokumen lama yang masih merujuknya.

Pasal 1 angka 5 · Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos

Bunyi definisi diambil mesin dari teks peraturan di pustaka situs ini, yang diekstrak dari salinan resmi JDIH. Pada halaman pindaian, kata yang salah dibaca mesin dan dapat dipastikan lewat pembacaan ulang sudah dibetulkan dan diberi garis bawah titik-titik. Arahkan penunjuk ke kata itu untuk melihat bacaan lapisan teks sebelum dibetulkan (di layar sentuh, keterangan ini mungkin tidak tampil). Kata lain di halaman pindaian bisa masih keliru. Untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit. Semua istilah.