Definisi Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dalam Peraturan

Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi

Mesin menemukan definisi istilah ini di 2 peraturan dalam pustaka situs ini. Peraturan perubahan yang dikenali mesin tidak dihitung, begitu pula peraturan yang definisinya tidak terbaca, misalnya karena terletak di lampiran. Di bawah ada peraturan yang berstatus diubah; status tiap peraturan tertera di samping nomornya. Pada teks hasil ekstraksi, rumusannya sama bila huruf kapital dan tanda baca tidak dibedakan, dengan deret spasi dianggap satu. Setiap bunyi di bawah diambil mesin dari pasal ketentuan umum peraturannya.

Permenkominfo No. 5 Tahun 2021 diubah

Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi yang selanjutnya disebut BHP Telekomunikasi adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap Penyelenggara Telekomunikasi dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Peraturan ini sudah diubah. Periksa halaman statusnya: perubahan bisa ikut menyentuh pasal ketentuan umum.

Pasal 1 angka 18 · disingkat atau disebut BHP Telekomunikasi · Penyelenggaraan Telekomunikasi

Permenkominfo No. 13 Tahun 2019 diubah

Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi yang selanjutnya disebut BHP Telekomunikasi adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap Penyelenggara Telekomunikasi dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 1 peraturan ini diganti oleh Permenkominfo No. 1 Tahun 2021 (Pasal I, Pasal 1). Teks di atas masih bunyi sebelum perubahan itu; bunyi yang berlaku ada di naskah perubahannya.

Pasal 1 angka 37 · disingkat atau disebut BHP Telekomunikasi · Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Bunyi definisi diambil mesin dari teks peraturan di pustaka situs ini, yang diekstrak dari salinan resmi JDIH. Pada halaman pindaian, kata yang salah dibaca mesin dan dapat dipastikan lewat pembacaan ulang sudah dibetulkan dan diberi garis bawah titik-titik. Arahkan penunjuk ke kata itu untuk melihat bacaan lapisan teks sebelum dibetulkan (di layar sentuh, keterangan ini mungkin tidak tampil). Kata lain di halaman pindaian bisa masih keliru. Untuk keperluan hukum, rujuk naskah resmi dari lembaga penerbit. Semua istilah.