Peta pasal

64 pasal di teks yang diundangkan; 6 di antaranya tersentuh perintah perubahan yang terbaca (6 diubah), ditambah 1 pasal sisipan; 58 tetap sejauh perintah yang terbaca dari pengubah yang teksnya ada di situs ini. Kotak menaut ke baris matriksnya, atau ke pasalnya di teks bila tetap.

  • diubah
  • disisipkan
  • dihapus
  • pidana disesuaikan
  • tetap
  • n disentuh lebih dari satu perintah
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52
  53. 53
  54. 54
  55. 55
  56. 56
  57. 57
  58. 58
  59. 59
  60. 60
  61. 60A
  62. 61
  63. 62
  64. 63
  65. 64

Diubah oleh UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

6 pasal diubah, 1 pasal disisipkan. Perintah perubahannya dibaca dari teks UU No. 6 Tahun 2023.

Pasal 16 diubah

Sebelum di teks UU No. 32 Tahun 2002

(1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.

(2) Warga negara asing dilarang menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta, kecuali untuk bidang keuangan dan bidang teknik.

Sesudah

Bunyi barunya di Lampiran, hlm. 528 teks UU No. 6 Tahun 2023; letak itu tidak berjangkar per pasal, jadi bunyinya tidak ditampilkan berdampingan.

Pasal 25 diubah

Sebelum di teks UU No. 32 Tahun 2002

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

(2) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya.

Sesudah

Bunyi barunya di Lampiran, hlm. 528 teks UU No. 6 Tahun 2023; letak itu tidak berjangkar per pasal, jadi bunyinya tidak ditampilkan berdampingan.

Pasal 33 diubah

Sebelum di teks UU No. 32 Tahun 2002

(1) Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.

(2) Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

(3) Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik.

(4) Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:

a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;

b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;

c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan

d. izin...

d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.

(5) Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI.

(6) Izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c.

(7) Lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Sesudah

Bunyi barunya di Lampiran, hlm. 529 teks UU No. 6 Tahun 2023; letak itu tidak berjangkar per pasal, jadi bunyinya tidak ditampilkan berdampingan.

Pasal 55 diubah

Sebelum di teks UU No. 32 Tahun 2002

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat (7), Pasal 34 ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, Pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11), dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

a. teguran tertulis;

b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;

c. pembatasan durasi dan waktu siaran;

d. denda administratif;

e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;

f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;

g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

(3) Ketentuan...

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Sesudah

Bunyi barunya di Lampiran, hlm. 529 teks UU No. 6 Tahun 2023; letak itu tidak berjangkar per pasal, jadi bunyinya tidak ditampilkan berdampingan.

Pasal 57 diubah

Sebelum di teks UU No. 32 Tahun 2002

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);

b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);

c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);

d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);

e. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).

Sesudah

Bunyi barunya di Lampiran, hlm. 530 teks UU No. 6 Tahun 2023; letak itu tidak berjangkar per pasal, jadi bunyinya tidak ditampilkan berdampingan.

Pasal 58 diubah

Sebelum di teks UU No. 32 Tahun 2002

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

a. melanggar…

a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);

b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);

c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);

d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

Sesudah

Bunyi barunya di Lampiran, hlm. 531 teks UU No. 6 Tahun 2023; letak itu tidak berjangkar per pasal, jadi bunyinya tidak ditampilkan berdampingan.

Pasal 60A disisipkan

Pasal baru, disisipkan di antara Pasal 60 dan pasal berikutnya.

Bunyi

Bunyinya di Lampiran, hlm. 531 teks UU No. 6 Tahun 2023; letak itu tidak berjangkar per pasal, jadi bunyinya tidak ditampilkan di sini.