Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

TABEL ALOKASI SPEKTRUM FREKUENSI RADIO INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya alam yang terbatas, mempunyai arti strategis dalam menunjang kegiatan pemerintahan untuk mendukung pembangunan nasional;

b. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio secara efisien dan efektif, serta memastikan bahwa penggunaan tersebut sesuai dengan kepentingan nasional, perlu menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Radio (Radio Regulation) edisi 2024 yang ditetapkan oleh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Union);

c. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penggunaan spektrum frekuensi radio nasional, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 hlm. 2 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

6. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 305);

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG

TABEL ALOKASI SPEKTRUM FREKUENSI RADIO INDONESIA.

Pasal 1 #SalinLaporkan

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz yang merambat di udara dan/atau ruang angkasa yang berfungsi sebagai media pengiriman dan/atau penerimaan informasi untuk keperluan antara lain penyelenggaraan Telekomunikasi, penyelenggaraan penyiaran, penerbangan, pelayaran, meteorologi, penginderaan jarak jauh, dan astronomi.

2. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari Spektrum Frekuensi Radio yang mempunyai lebar tertentu.

3. Alokasi Spektrum Frekuensi Radio yang selanjutnya disebut Alokasi adalah pencantuman Pita Frekuensi Radio tertentu dalam tabel alokasi spektrum frekuensi radio untuk penggunaan oleh satu atau lebih Dinas Radio berdasarkan persyaratan tertentu dan juga berlaku untuk pembagian lebih lanjut Pita Frekuensi Radio untuk setiap jenis dinasnya.

4. Penetapan (Assignment) adalah izin yang diberikan oleh administrasi telekomunikasi kepada suatu Stasiun Radio untuk menggunakan suatu Pita Frekuensi Radio atau kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.

5. Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar radio dan penerima radio termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio.

6. Dinas Radio adalah dinas yang meliputi transmisi, emisi, dan/atau penerimaan gelombang radio untuk radiokomunikasi terestrial, radiokomunikasi ruang angkasa, dan astronomi radio.

7. Dinas Bergerak Maritim adalah dinas bergerak antara Stasiun Radio pantai dengan Stasiun Radio kapal, antar Stasiun Radio kapal, atau antar Stasiun Radio komunikasi di kapal terkait, yang juga dapat digunakan untuk operasi Stasiun Radio kendaraan penyelamat (survival craft stations) dan stasiun rambu radio penunjuk posisi darurat (emergency positioning-indicating radiobeacon stations).

8. Dinas Bergerak Penerbangan adalah dinas bergerak antara Stasiun Radio penerbangan dengan Stasiun Radio pesawat udara, atau antar Stasiun Radio pesawat udara, yang juga dapat digunakan untuk operasi Stasiun Radio kendaraan penyelamat (survival craft stations), dan pada frekuensi radio yang telah ditentukan untuk keadaan genting dan darurat dapat digunakan untuk stasiun rambu radio penunjuk posisi darurat (emergency positioning-indicating radiobeacon stations).

9. Dinas Keselamatan adalah dinas radiokomunikasi yang digunakan secara permanen atau sementara untuk keselamatan jiwa manusia dan harta benda.

10. Konferensi Radiokomunikasi Sedunia (World Radiocommunication Conference) yang selanjutnya disebut WRC adalah konferensi yang diselenggarakan setiap 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun oleh International Telecommunication Union untuk meninjau, dan jika perlu, mengubah peraturan radio (radio regulations) berdasarkan agenda yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union.

11. Peraturan Radio (Radio Regulations) adalah peraturan tentang Spektrum Frekuensi Radio yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union berdasarkan hasil WRC.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Infrastruktur Digital.

Pasal 2 #SalinLaporkan

(1) Perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio nasional dinyatakan dalam tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia.

(2) Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio;

b. catatan kaki internasional;

c. catatan kaki Indonesia;

d. penjatahan kanal frekuensi radio Dinas Bergerak Maritim untuk radiotelefoni Stasiun Radio pantai di wilayah Indonesia; dan

e. penjatahan kanal frekuensi radio Dinas Bergerak Penerbangan untuk Indonesia.

(3) Penjatahan kanal frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e merupakan penentuan kanal frekuensi radio berdasarkan kesepakatan atas perencanaan frekuensi radio dalam WRC.

(4) Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3 #SalinLaporkan

Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai acuan untuk:

a. perencanaan penggunaan Pita Frekuensi Radio (band plan);

b. perencanaan penggunaan kanal frekuensi radio (channeling plan); dan

c. Penetapan (Assignment) Pita Frekuensi Radio dan/atau kanal frekuensi radio.

Pasal 4 #SalinLaporkan

Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digolongkan menjadi 9 (sembilan) rentang Pita Frekuensi Radio sebagai berikut:

a. lebih besar dari 3 kHz sampai dengan 30 kHz (very low frequency/VLF);

b. lebih besar dari 30 kHz sampai dengan 300 kHz (low frequency/LF);

c. lebih besar dari 300 kHz sampai dengan 3000 kHz (medium frequency/MF);

d. lebih besar dari 3 MHz sampai dengan 30 MHz (high frequency/HF);

e. lebih besar dari 30 MHz sampai dengan 300 MHz (very high frequency/VHF);

f. lebih besar dari 300 MHz sampai dengan 3000 MHz (ultra high frequency/UHF);

g. lebih besar dari 3 GHz sampai dengan 30 GHz (super high frequency/SHF);

h. lebih besar dari 30 GHz sampai dengan 300 GHz (extremely high frequency/EHF); dan

i. lebih besar dari 300 GHz sampai dengan 3000 GHz.

Pasal 5 #SalinLaporkan

(1) Dalam perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Dinas Radio dikategorikan menjadi:

a. tingkatan primer; atau

b. tingkatan sekunder.

(2) Kategori tingkatan primer dan tingkatan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan Peraturan Radio (Radio Regulations).

Pasal 6 #SalinLaporkan

(1) Penggunaan Dinas Radio dengan tingkatan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mendapat pelindungan dari gangguan yang merugikan (harmful interference) yang disebabkan oleh penggunaan Dinas Radio dengan tingkatan sekunder.

(2) Penggunaan Dinas Radio dengan tingkatan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:

a. tidak menyebabkan gangguan yang merugikan (harmful interference) terhadap penggunaan Dinas Radio dengan tingkatan primer yang Pita Frekuensi Radionya sudah ditetapkan atau akan ditetapkan; dan

b. tidak dapat mengklaim pelindungan dari gangguan yang merugikan (harmful interference) yang disebabkan oleh penggunaan Dinas Radio dengan tingkatan primer yang Pita Frekuensi Radionya sudah ditetapkan atau akan ditetapkan.

(3) Penggunaan Dinas Radio dengan tingkatan sekunder dapat mengklaim pelindungan dari gangguan yang merugikan (harmful interference) yang disebabkan oleh penggunaan lain pada Dinas Radio yang sama atau pada Dinas Radio lain dengan tingkatan sekunder yang Pita Frekuensi Radionya akan ditetapkan.

Pasal 7 #SalinLaporkan

(1) Dalam penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Dinas Keselamatan memiliki prioritas tertinggi.

(2) Spektrum Frekuensi Radio yang digunakan untuk Dinas Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. frekuensi radio mara bahaya internasional (international distress frequencies); dan

b. frekuensi radio lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(3) Dinas Radio lainnya dilarang menyebabkan gangguan yang merugikan (harmful interference) terhadap Dinas Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 #SalinLaporkan

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (2) mengenai Pita Frekuensi Radio 300 MHz dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband);

b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2014 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita Ultra High Frequency (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1351);

c. ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perencanaan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 350–438 MHz (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 626); dan

d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1092), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9 #SalinLaporkan

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Februari 2026

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL

REPUBLIK INDONESIA, Œ

MEUTYA VIADA HAFID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж